Saturday, April 21, 2018

Seminar Internasional : Desentralisasi Asimetris

Registrasi KLIK

Demokrasi asimetris sesungguhnya tidak hanya dipilih sejak reformasi konstitusi, pilihan demokrasi asimetris sudah disadari pendiri bangsa dan diperbincangkan dalam penyusunan UUD 1945 naskah awal. Model demokrasi asimetris yang dipraktikan Indonesia saat ini merupakan perkembangan dari gagasan awal yang diperbincangan ketika pendirian negara ini.

Salah satu yang diterapkan dalam demokrasi asimetris adalah praktik penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sebagai Pemilihan umum yang dianggap paling rumit, Indoesia memiliki berbagai faktor yang menyebabkan gagasan demokrasi asimetris harus diwujudkan, misalnya beragam suku, bangsa, agama, adat, dan memiliki nilai lokal di masing-masing daerah. Itu sebabnya, ketika keberagaman itu dibenturkan dengan asas pemilu yang universal, pelaksanaan pemilu di Indonesia menemui banyak persoalan.

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu yang dianut di Indonesia ini adalah turunan dari asas penyelenggaraan pemilu demokratis yang dipercayai secara internasional. Namun, dalam konteks Indonesia, dalam penyelenggaraan pemilu dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ternyata tidak sepenuhnya bisa dipenuhi.


Dua asas pemilu pertama yakni langsung dan umum, jika dikaitkan dengan konteks keberagaman dan pluralitas di Indonesia menemui tantangan. Apalagi, kondisi ini semakin dipersulit dengan tingginya ketimpangan ekonomi, tidak meratanya pembangunan, tidak samanya akses infrastruktur dan transportasi, menjadi sebab kenapa asas langsung dan umum sulit untuk bisa diterapkan dalam pemilu Indonesia.

Apalagi terkait dengan keberagaman dan pluralitas di Indonesia, UUD NRI 1945 menjamin eksistensi kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini termaktub di dalam di dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang”.

Jika mengaitkan konteks Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 ini dengan Bab yang mengatur tentang pemilihan umum di Pasal 22E UUD 1945, termasuk juga pengaturan pemilihan kepala daerah di dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, eksistensi dan penghargaan terhadap kehidupan keberagaman dan kebiasaan masyarakat adat harus dipertimbangkan dan diakui oleh negara.

Oleh sebab itu, untuk kondisi-kondisi tertentu, sesungguhnya asas langsung dan asas umum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Oleh sebab itu, penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menyesuaikan kondisi sosial politik dan lingkungan di masing-masing daerah perlu untuk didorong. Hal ini yang disebut dengan pemilu asimetris. Paling tidak, ada empat aspek besar kepemiluan yang perlu untuk dilihat dalam menerapkan pemilu asimetris di Indonesia. Pertama, aktor kepemiluan. Aktor kepemilian ini mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.

Untuk Penyelenggara pemilu misalnya, perlu dilihat apakah terkait dengan jumlah penyelenggara pemilu antara daerah yang memiliki luas daerah dan jumlah pemilih yang padat, serta tantangan geografis yang lebih berat perlu jumlah yang berbeda, dan supporting staff yang lebih lengkap dibandingkan daerah lain. Untuk peserta pemilu, juga penting untuk dilihat, apakah syarat peserta pemilu di daerah yang yang memiliki kondisi sosial politik yang tidak bisa dipersamakan dengan masyarakat di daerah lain, perlu untuk difasilitasi dengan pendekatan lain untuk bisa menjadi peserta pemilu. Termasuk juga tantangan geografis yang berat, kearifan lokal dan alasan-lasan lain. Terakhir bagi pemilih, bagi pemilih atau kelompok masyarakat memiliki tradisi dalam menentukan pilihan, dan itu diyakini sebagai sebuah nilai kehidupan, penting untuk dilaksanakan secara asimetris oleh negara.

Kedua, terkait dengan sistem pemilu. Salah satu isu yang menjadi perdebatan terkait dengan sistem pemilu ketika dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu yang asimetris adalah terkait dengan metode pemberian suara. Dalam sistem noken yang dilaksanakan di daerah pegunungan Papua misalnya, metode pemberian suara langsung dari setiap pemilih, dipandang tidak sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat pegunungan Papua yang mengambil keputusan secara musyawarah dan memberikan penetuan pilihan kepada kepala suku.

Ketiga, terkait dengan manajemen pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, perlu dilihat apakah manajemen pelaksanaan pemilu yang langsung dan berlaku umum sudahbisa dilaksanakan disemua daerah. Beberapa daerahmisalnya, prosespemutakhiran

 

daftar pemilih, proses rekapituliasi suara, dan beberapa tahapan teknis pilkada yang tidak bisa dipersamakan dengan daerah lainnya.

Keempat, soal penegakan hukum pemilu. Proses penegakan hukum pemilu juga tidak bisa dilaksanakan secara umum dan sama kepada seluruh daerah. Pembagian sanksi administrasi dan pidana dipandang tidak efektif dalam menegakkan hukum dalam pelaksanaan pemilu. Kekhasan demokrasi asimetris di Indonesia tidak hanya terkait Pemilu tetapi juga model penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu sebagai elemen penting saja memiliki kekhususan dibandingkan konsep universal pemilu apalagi proses penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan terendah. Hal itu juga terjadi di banyak negara lain. Untuk itu forum diskusi para pakar bertema, DEMOKRASI ASIMETRIS DALAM SISTEM DESENTRALISASI -Menata Keberagaman Lokal dalam Harmonisasi Nasionalitas-[Asymmetry in decentralised systems – balancing regional diversity with national harmony], menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi Indonesia untuk dapat menerapkan gagasan demokrasi asimetris di masa depan.

Add a comment

RILIS MEDIA PUSaKO - KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN

MINI RESEARCH

KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN

Oleh

Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

  1. Pendahuluan

Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 segera digelar. Bursa pencalonan kepala daerah sudah muncul ke permukaan, mulai dari kader partai, profesional, incumbent, hingga perwira aktif TNI/Polri berpangkat Jenderal turut menyemarakkan pesta demokrasi daerah tersebut.

Salah satu konsekuensi Pilkada adalah ditunjuknya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Masalah kemudian muncul ketika dua Jenderal Aktif Kepolisian ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Penempatan Jendral Kepolisian itu tentu bukanlah soal standar kapasitas dan kredibilitas, namun lebih kepada bangunan hukum tata negara dan aturan perundang-undangan yang dilabrak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa, “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi”. Norma itu menjadi alasan Kemendagri untuk “memaksakan” penjabat tinggi kepolisian menjadi Penjabat dan/atau Pelaksana Tugas Gubernur.

Padahal ketentuan Permendagri 1/2018 tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU Kepolisian Republik Indonesia, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mencermati pelanggaran konstitusional itu dalam bentuk kajian mini berikut ini.

Add a comment

Read more: RILIS MEDIA PUSaKO - KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN

Pengumuman Peserta Pekan Konstitusi X

Berdasarkan Keputusan Dewan Juri, berikut daftar peserta yang akan mengikuti Pekan Konstitusi X dengan tema Menebar Konstitusionalisme Pancasila 15-18 Oktober 2017.

Peserta Pekan Konstitusi X: Lomba Debat Konstitusi, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Karya Tulis Ilmiah Siswa dan Constitutional Speech Contest dapat diunduh di SINI

Peserta Pekan Konstitusi X: Lomba Karya Tulis Ilmiah Guru dapat diunduh di SINI

Add a comment

Hatta

Yamin

SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND