Monday, February 17, 2020

Kontroversi Pemberhentian Sementara Ahok

Khairul Fahmi

Geotimes, 14 Februari 2017

Atas alasan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ditahan dan didakwa secara alternatif, sejumlah pakar mengemukakan, pemberhentiannya untuk sementara waktu sesuai Pasal 83 ayat (1) UU No. 23/2014 tergantung diskresi Presiden. Diberhentikan atau tidak, sepenuhnya menjadi hak yang bersifat opsional bagi Presiden. Benarkah demikian? Benarkah bentuk dakwaan yang dipilih jaksa penuntut umum (JPU) dapat digunakan sebagai alasan menyatakan pemberhentian sementara sebagai diskresi?

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi didefinisikan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Adapun lingkup diskresi yang dapat diambil pejabat pemerintahan sesuai UU tersebut mencakup empat hal, yaitu (1) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; (2) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (3) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan (4) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Sesuai definisi dan lingkup diskresi di atas, dapat dipahami bahwa tidak akan ada diskresi bila UU tidak memberi pilihan, UU telah mengatur secara lengkap dan jelas, dan tidak terjadi stagnasi pemerintahan.

Dalam kasus Ahok, objek yang akan dinilai apakah dapat diputus menggunakan diskresi atau tidak adalah pemberhentian sementara karena berstatus terdakwa, bukan dakwaan JPU. Selanjutnya mari kita periksa satu persatu dari empat lingkup diskresi yang mungkin diterapkan tersebut.

Pertama, apakah pemberhentian sementara merupakan keputusan yang bersifat opsional oleh UU untuk memutusnya? Bila Pasal 83 ayat (1) UU Pemda dibaca seksama, sama sekali tidak tersedia pilihan selain memberhentikan kepala daerah yang berstatus terdakwa untuk sejumlah jenis tindak pidana yang ditentukan. Terkait hal itu, satu-satunya keputusan yang harus diambil adalah memberhentikan sementara Ahok karena statusnya.

Kedua, apakah pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus terdakwa tidak diatur UU atau tidak diatur jelas? Jawabannya sudah pasti, UU telah mengatur secara jelas jenis tindak pidana yang apabila kepala daerah didakwa dengan itu, ia akan diberhentikan sementara waktu.

Termasuk juga mengenai maksud pidana penjara paling singkat 5 tahun, juga sudah sangat terang. Tidak perlu ada penafsiran lain terhadap frasa “paling singkat” karena secara letterlijk ketentuan tersebut sudah jelas sebagaimana saya ulas pada Polemik Pemberhentian Ahok

Ketiga, apakah terjadi stagnasi pemerintahan yang membolehkan munculnya diskresi untuk tidak memberhentikan Ahok sementara waktu? Hal ini pun tidak terpenuhi, sebab tak ada stagnasi pemerintahan di DKI Jakarta. Kalaupun Ahok diberhentikan sementara, masih ada Wakil Gubernur yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Dengan fakta-fakta demikian, sama sekali tidak tersedia ruang diskresi dalam pemberhentian sementara Ahok.

Lebih jauh, ranah pelaksanaan diskresi sebagaimana diatur UU No. 30/2014 sesungguhnya tidak terkait, bahkan tidak ada korelasinya dengan bentuk dakwaan yang digunakan JPU pada kasus Ahok. Apakah dakwaan itu berbentuk dakwaan biasa, subsidair, kumulatif maupun alternatif, kesempatan diskresi sama sekali tidak terbuka. Aneh kiranya jika ada ahli hukum yang menyatakan, karena bentuk dakwaannya alternatif, Presiden berkesempatan untuk memilih memberhentikan sementara atau tidak.

Penilaian tersebut jelas keliru, sebab dibangun atas sebuah logical fallacy. Keliru karena beberapa hal. Pertama, yang bersifat alternatif dalam kasus ini adalah pasal dakwaan JPU, yaitu Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP. Dengan dakwaan alternatif, yang diberi hak untuk memilih pasal mana yang akan diterapkan adalah hakim kala memutus perkara nanti.

Kedua, adapun objek yang akan diputuskan melalui diskresi Presiden adalah pemberhentian sementara. Kesempatan menerapkan diskresi akan terbuka jika objeknya bersifat pilihan, dalam arti UU membuka minimal dua alternatif tindakan.

Ketiga, jika hanya dakwaan yang bersifat alternatif, apa kaitannya sehingga kewajiban memberhentikan sementara kepala daerah sesuai Pasal 83 ayat (1) UU Pemda pun ikut dinyatakan bersifat opsional? Bentuk dakwaan dan tindakan memberhentikan sementara merupakan dua hal berbeda. Mencampuradukkan keduanya justru bisa meragukan pengambil kebijakan dan menyesatkan masyarakat luas.

Ketiadaan alasan menggunakan diskresi sesungguhnya “mengharamkan” Presiden untuk memilih sikap selain memberhentikan Gubernur Ahok sementara waktu. Keputusan itu mesti segera diambil sekalipun sudah sangat terlambat dari tenggat terbitnya registrasi perkara Ahok di pengadilan.

Lalu, bagaimana jika Menteri Dalam Negeri tetap dengan pendapatnya menunggu pembacaan requisitor JPU? Sikap Menteri Dalam Negeri itu pun memunculkan pertanyaan, bagaimana jika JPU menyerahkan pilihan pada hakim ihwal dakwaan mana yang tepat dan terbukti?

Sesuai pendapat Yahya Harahap, mantan Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung (1997-2000), bukankah bentuk dakwaan alternatif ditujukan untuk memberi pilihan pada hakim atau pengadilan menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan? Bila hal itu terjadi, apakah Menteri Dalam Negeri akan mengulur lagi hingga putusan pengadilan? Lalu, sampai kapan kekeliruan hendak dipertahankan?(1997-2000

Jika ditelaah lebih jauh, kekeliruan Menteri Dalam Negeri menabrak Pasal 83 ayat (2) UU Pemda kiranya disebabkan kesalahan dalam menilai esensi dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif dipahami seolah-olah dalam dua wujud yang berbeda, di mana nanti jaksa akan memilih salah satunya. Padahal, dakwaan walaupun berbentuk alternatif ia tetap sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan dalam proses pengajuan dakwaan dan pemeriksaan. Dengan begitu, keliru bila dakwaan alternatif dipahami secara parsial berdasarkan pasal-pasal yang dijadikan alternatif.

Kekeliruan tersebut mesti segera diperbaiki. Sebab, keengganan memberhentikan Ahok sementara waktu akan mengundang sejumlah implikasi hukum. Atas pelanggaran itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpeluang menggunakan hak angket dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap kepatuhan pelaksanaan UU Pemda.

Lebih jauh, jika angket bergulir, penggunaan hak menyatakan pendapat ihwal Presiden melakukan pelanggaran hukum pun juga terbuka ruang. Walau kekuatan politik di DPR sudah terkonsolidasi di tangan Presiden Jokowi sehingga hal itu akan sulit terjadi sebagaimana bacaan Profesor Denny Indrayana, setidaknya masalah ini akan membuat kegaduhan politik baru, sehingga kepercayaan pada pemerintah semakin menurun.

Selain itu, keputusan Presiden untuk tidak memberhentikan Ahok sementara waktu juga merupakan sebuah keputusan tata usaha negara fiktif-negatif, sehingga dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan tersebut sangat rawan digugat dan amat potensial kalah di pengadilan karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Agar berbagai implikasi tersebut tidak menjadi nyata, melaksanakan Pasal 83 ayat (1) terhadap Gubernur Ahok merupakan jalan yang mesti ditempuh Presiden. Menapaki jalan itu berarti menunjukkan kepatuhan sekaligus menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

*Artikel versi asli dapat dilihat pada http://geotimes.co.id/kontroversi-pemberhentian-sementara-ahok/#gs.vBDEKAE

Add a comment

Polemik Pemberhentian Ahok

Khairul Fahmi

Geotimes, 11 Februari 2017

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sangat menyita perhatian, bahkan telah menghabiskan energi yang tak sedikit. Debat, adu kekuatan, seteru melalui media arus utama dan media sosial, hingga perang di meja hijau. Sampai berakhir masa kampanye, hal itu masih terus terjadi. Diperkirakan silang sengkarut ini belum akan ada ujungnya hingga batas waktu tidak ditentukan. Tergantung nanti siapa yang terpilih menjadi Gubernur DKI.

Kalau yang terpilih pasangan calon selain Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mungkin “perang” segera usai. Namun jika Ahok kembali memperoleh kepercayaan mayoritas warga Jakarta, polemik mungkin akan terus berlanjut. Mengapa demikian? Status Ahok sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama akan menjadi salah satu pangkal soalnya. Lebih-lebih pelaksanaan aturan terkait implikasi status terdakwa itu pun dimaknai secara berbeda oleh pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Sabtu (11 Februari) merupakan waktu terakhir masa kampanye. Mulai besok (12 Februari), seluruh calon petahana yang menjalani cuti di luar tanggungan negara sesuai Pasal 70 UU No. 10/2016 akan kembali pada jabatan semula, termasuk Ahok. Ahok akan melanjutkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kapasitas sebagai Gubernur Jakarta yang juga berstatus terdakwa, Ahok dihadapkan pada norma Pasal 83 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan terakhir, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Ahok akan tetap aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga ada pembacaan tuntutan dari jaksa dalam sidang dugaan penistaan agama. Tidak hanya Menteri Dalam Negeri, sebagian pakar hukum juga menyampaikan pandangan yang hampir sama, bahkan ada yang lebih ekstrim dengan menyatakan Ahok tidak dapat diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 83 UU Pemda. Sebab, Pasal 83 hanya ditujukan untuk kejahatan-kejahatan berat semata. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan frasa “pidana penjara paling singkat… dan seterusnya” dalam pasal tersebut.

Sementara itu, dugaan kejahatan yang dilakukan Ahok tidak termasuk kejahatan berat karena diancam dengan Pasal 156 atau Pasal 156a yang menggunakan rumusan “pidana penjara selama-lamanya… dan seterusnya”. Sehubungan dengan pandangan itu, ada dua masalah hukum yang harus dijawab, yakni cara memaknai frasa “paling singkat 5 tahun” dalam Pasal 83 UU Pemda dan mengenai kapan waktu pemberhentian sementara dilakukan.

Rumusan Norma

Tidak dapat dipungkiri, terhadap frasa “paling singkat 5 tahun” terjadi pembelahan pendapat. Bagi sebagian kalangan, frasa itu dimaknai hanya kepala daerah yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 atau lebih saja yang dapat diberhentikan sementara. Adapun terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, Pasal 83 tidak dapat diterapkan.

Sedangkan kalangan lain menilai, frasa itu bermakna jika kepala daerah melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, ia mesti diberhentikan sementara. Kelompok pertama menekankan pada aspek perumusan ancaman hukuman minimum, sedangkan kelompok kedua menekankan pada aspek lama ancaman hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia memang dikenal batas ancaman hukum minimum dan maksimum, baik dalam KUHP maupun UU lainnya. Batas minimum biasanya dirumuskan dengan frasa “sekurang-kurangnya” atau “paling singkat”. Sedangkan batas maksimum menggunakan frasa “selama-lamanya” atau “paling lama”.

Dalam KUHP, mayoritas normanya menggunakan ancaman maksimum dengan frasa “selama-lamanya”. Hal itu juga terdapat dalam UU lain, salah satunya Pasal 78 UU Kehutanan, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Sementara itu, rumusan ancaman pidana minimum-maksimum salah satunya terdapat dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pengadilan HAM. Sebagai contoh, dalam Pasal 2 UU Tipikor diyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum … dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun… dst.”

Sedangkan dalam UU Pengadilan HAM, salah satunya adalah Pasal 36, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c (pen: perbudakan), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”

Jika berpegang pada pendapat yang menyatakan Pasal 83 UU Pemda hanya berlaku untuk kejahatan yang diancam dengan pidana minimum 5 tahun, tentu beberapa norma yang dicontohkan di atas tidak termasuk di dalamnya. Dalam arti, jika kepala daerah didakwa dengan Pasal 78 UU Kehutanan atau didakwa berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, yang bersangkutan tentu tidak bisa diberhentikan sementara. Sebab, rumusan Pasal 78 UU Kehutanan tidak menggunakan ancaman minimum dan Pasal 2 UU Tipikor hanya mengatur ancaman minimum di bawah 5 tahun.

Kalangan ini mungkin akan membantah, bahwa Pasal 2 UU Tipikor tidak bisa disamakan dengan kejahatan lainnya, karena tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit sebagai alasan pemberhentian sementara dalam Pasal 83 UU Pemda. Harus dipahami, ini bukan soal dinyatakan secara eksplisit atau tidak, namun lebih pada bantahan terhadap argumentasi kelompok ini yang mendasarkan pada ketidakberlakukan Pasal 83 UU Pemda terhadap tindakan pidana yang tidak dirumuskan dengan selain ancaman minumum.

Jika bersandar pada pandangan ini, sebagian besar pidana kejahatan dalam KUHP dan sejumlah UU lain tidak akan dapat dijadikan alasan pemberhentian kepala daerah sementara waktu. Akibatnya, frasa “paling singkat 5 tahun” dalam Pasal 83 UU Pemda pun akan kehilangan arti. Bila konstruksi argumen yang dibangun justru menyebabkan UU kehilangan makna, yang keliru bukan rumusan norma UU-nya, melainkan cara pandang terhadap norma itu.

Agar tidak terjebak pada kekeliruan dimaksud, frasa “paling singkat 5 tahun” harus dimaknai bukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumnya dirumuskan secara minimum, melainkan berlaku untuk setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, terlepas apa pun sifat perumusan ancaman hukuman yang digunakan. Dengan begitu, setiap tindak pidana, baik ancamannya diatur secara minimum, maksimum atau minimum-maksimum, sepanjang lama ancamannya 5 tahun atau lebih, ia akan terkait langsung dengan Pasal 83 UU Pemda.

Untuk kasus Ahok, sekalipun pasal yang didakwakan menggunakan ancaman maksimal 5 tahun, hal itu telah masuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 83 UU Pemda. Oleh karena itu, ketentuan tersebut mesti diberlakukan pula bagi Ahok.

Waktu Pemberhentian

Kapan seharusnya pemberhentian sementara terhadap kepala daerah berstatus terdakwa dilakukan? Sebagaimana disinggung sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan, pemberhentian sementara terhadap Ahok akan dilakukan nanti setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Alasannya, belum ada kepastian apakah Ahok akan dituntut sesuai Pasal 156 yang ancaman hukumannya 4 tahun atau Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun (detiknews, 10/01).

Pandangan Mendagri tersebut jelas keliru. Sebab, basis pemberhentian sementara kepala daerah bukan saat requisitor dibacakan, melainkan ketika status terdakwa. Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (2) UU Pemda, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.”

Sesuai ketentuan di atas, ketika perkaranya teregistrasi di pengadilan, saat itu Ahok sudah harus diberhentikan sementara. Artinya, paling lambat ketika sidang pertama tanggal 13 Desember 2016, Keputusan Presiden pemberhentian sementara sudah mesti diterbitkan. Hanya saja kala itu Presiden belum bersikap karena yang bersangkutan masih dalam status cuti kampanye.

Sekalipun alasan itu masih dapat diperdebatkan karena terdapat perbedaan mendasar antara “cuti” dan “berhenti sementara”, namun dengan telah berakhirnya masa kampanye, tidak ada lagi alasan untuk tidak menerbitkan Kepres pemberhentian sementara. Toh, jika nanti ternyata Ahok dinyatakan tidak bersalah, ia pun dapat direhabilitasi kembali sesuai Pasal 84 UU Pemda.

Berdasarkan argumentasi hukum yang dibentangkan di atas, agar tidak menambah polemik, sudah seharusnya pemerintahan Joko Widodo mengevaluasi keputusannya terkait status pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta. Pasal 83 UU Pemda harus dipastikan terlaksana dengan selurus-lurusnya dalam kasus ini. Dengan begitu, mulai besok (12 Januari) Surat Keputusan cuti kampanye Ahok cukup berganti dengan Surat Keputusan pemberhentian sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta.

*Artikel versi asli dapat dilihat pada http://geotimes.co.id/polemik-pemberhentian-ahok/#gs.XKtgsas

Add a comment

Keruntuhan MK dan Darurat Demokrasi

Feri Amsari

Geotimes, 7 Februari 2017

Sulit berharap pada Mahkamah Konstitusi setelah Patrialis Akbar tertangkap tangan. Tidak saja secara terbuka menolak untuk diawasi, MK juga tidak punya blue-print pembenahan lembaga yang dijerat kasus korupsi itu.

Sejak Patrialis Akbar tertangkap, ingatan publik dibawa kembali pada peristiwa penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sebelum perbaikan tuntas dilakukan, “ledakan korupsi” kembali terulang.

Kondisi MK yang memburuk itu dapat membahayakan demokrasi. Beberapa momen demokrasi yang kian mendekat, seperti pemilihan umum kepala daerah serentak, dapat terkena dampak. Bukan tidak mungkin setiap putusan MK akan dicurigai para pencari keadilan. Kondisi MK yang “darurat” itu jelas membahayakan demokrasi.

Menyebut MK dalam keadaan darurat bukanlah tuduhan hiperbolik apabila melihat kewenangan yang dimiliki MK. Melalui kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), MK dapat menentukan siapa saja yang berhak menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif tingkat pusat dan daerah. Ketukan palu para hakim konstitusi dapat mengubah suara rakyat dalam pemilu dimiliki pihak-pihak yang tidak berhak. Kewenangan mengendalikan suara rakyat itu pula yang menyebabkan Akil Mochtar terjerembab dalam kasus korupsi.

Berbeda dengan kasus Akil itu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar “bermain” dengan memanfaatkan kewenangan pengujian undang-undang (PUU). Bagi pihak-pihak yang memahami bahwa putusan MK dapat mengubah bunyi dan daya laku pasal-pasal sebuah undang-undang, maka kewenangan PUU tentu membuka ruang transaksi antara pihak berkepentingan dengan hakim konstitusi.

UU yang berlaku memuat banyak kepentingan bisnis, politik, hingga keinginan memperoleh jabatan. Kasus jual-beli pembatalan pasal undang-undang sudah menjadi desas-desus yang marak mewarnai sidang MK. Kasus Patrialis Akbar menjawab desas-desus itu.

Potensi penyimpangan yang sama dapat pula terjadi melalui kewenangan MK lainnya, yaitu: kewenangan pembubaran partai politik, sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan kewajiban menyidangkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Bukankah kewenangan-kewenangan itu juga menyimpan banyak kepentingan? Bisa saja penangkapan Patrialis Akbar hanyalah fenomena gunung es yang kebetulan tampak ke permukaan akibat aksi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan tidak mungkin, perangai koruptif telah menjalar luas dalam tubuh lembaga penjaga konstitusi dan demokrasi tersebut. Apa penyebabnya?

Dua Masalah

Dengan kewenangan MK yang sangat besar, jabatan hakim konstitusi dirancang hanya diisi oleh manusia-manusia pilihan. Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945 menentukan hakim konstitusi haruslah seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Syarat yang ditentukan UUD 1945 itu bertujuan menjamin kualitas dan integritas hakim konstitusi. Lalu, apa yang menyebabkan kualitas dan integritas hakim konstitusi kian merosot? Setidaknya terdapat dua penyebab utama.

Pertama, proses seleksi hakim berlangsung sangat politis. Misalnya, dalam pelantikan Hakim Patrialis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan proses seleksi yang terbuka. Dari begitu banyak pakar konstitusi dan hukum yang dimiliki Indonesia, Presiden SBY tidak menjelaskan kepada publik apa yang menyebabkannya memilih Patrialis Akbar. Padahal, semestinya, hakim-hakim konstitusi dipilih berdasarkan rekam jejak keilmuannya mengenai konstitusi dan ketatanegaraan, serta bukti kesahihan integritas dan kepribadiannya yang tak tercela. Kesahihan pilihan SBY terhadap Patrialis pernah dibatalkan Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun putusan itu dianulir kemudian oleh Mahkamah Agung.

Politisasi pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan Presiden juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung. DPR kerap menempatkan figur partai sebagai hakim konstitusi, padahal pilihan itu berbahaya, karena MK akan mengadili banyak perkara yang terkait partai politik. Sedangkan Mahkamah Agung memilih hakim konstitusi tanpa proses seleksi yang terbuka dan partisipatif. Dari mekanisme pemilihan itu, lahirlah hakim-hakim konstitusi seperti saat ini. Wajar publik kian mempertanyakan putusan-putusan MK yang dirasakan terus mengalami penurunan kualitas.

Kedua, hakim konstitusi tidak memiliki mekanisme pengawasan yang baik. Melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 49/PUU-IX/2011, MK melenyapkan peran Komisi Yudisial dalam mengawasi integritas dan perilaku hakim konstitusi. Tanpa peran KY, hakim konstitusi hanya diawasi Dewan Etik MK yang unsur-unsurnya ditentukan MK sendiri. Dengan minimnya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi, maka kesempatan menyimpangi kewenangan MK menjadi terbuka luas.

Buktinya sederetan perkara pernah menimpa MK, mulai dari kasus surat palsu Hakim Arsyad Sanusi, korupsi Akil Mochtar, Memo Katebelece Ketua MK, hingga berujung pada kasus suap Patrialis Akbar. Belum cukupkah bagi MK bukti-bukti perkara tersebut untuk berbenah diri?

Upaya Luar Biasa

Agar MK mendapat kembali kepercayaan publik, upaya luar biasa harus dilakukan. Jika tidak, bukan tidak mungkin peristiwa yang sama akan kembali terulang. Belajar dari kasus Akil Mochtar, MK pernah berkeinginan melibatkan KY dalam Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi, namun kemudian peran KY dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi itu kembali dihilangkan setelah keributan mereda.

Upaya setengah hati membenahi MK itu berbuah kasus Patrialis Akbar. Itu sebabnya, kali ini MK harus berani total membenahi pengawasan eksternal dengan melibatkan KY. Jika perlu, MK dapat meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memberikan kewenangan bagi KY mengawasi perilaku dan kehormatan hakim konstitusi serta berwenang melaksanakan sidang pemberhentian (impeachment) bagi hakim konstitusi yang menyimpang.

Perpu itu juga harus mengatur mekanisme baru dalam proses seleksi hakim konstitusi. Misalnya, dengan mewajibkan tiga institusi, Presiden, DPR, dan MA, untuk melakukan proses seleksi hakim konstitusi secara terbuka dan transparan melalui panitia seleksi yang independen. Ketiga lembaga itu, sebagaimana dikehendaki UUD 1945, sesungguhnya hanya berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Presiden, DPR, dan MA secara konstitusional tidak memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon hakim konstitusi. Itu sebabnya panitia seleksi hakim MK harus diisi figur-figur yang mumpuni, jujur, dan independen.

Tanpa upaya luar biasa itu, hampir dapat dipastikan MK hanya akan terus mengalami kemunduran. Sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, kemunduran MK hanya akan menciptakan kondisi buruk bagi demokrasi Tanah Air. Darurat MK adalah darurat demokrasi kita. Mari, sekali lagi, selamatkan MK!

*Artikel versi asli dapat dilihat pada http://geotimes.co.id/keruntuhan-mk-dan-darurat-demokrasi/#gs.=RYjIYo

Add a comment

Hatta

Yamin

SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND