Tuesday, November 13, 2018

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) bekerjasama dengan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) melakukan penelitian terkait problematika partai politik dengan fokus utamanya yaitu demokrasi dalam internal partai politik. Penelitian melilhat  partai-partai politik yang telah ada di Indoensia,  melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan partai politik, akademisi dan praktisi yang berasal dari daerah yang dipilih. beberapa daerah di Indonesia yang menjadi objek penelitian ini antara lain : Aceh, Pontianak, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Surabaya, Papua, dan Jakarta.

Latar Belakang

Pada awalnya, partai politik di Indonesia tidak difungsikan sebagai “mesin politik” untuk merebut kekuasaan sebagaimana tujuan pembentukan partai modern. Tiga Serangkai pendiri partai pertama di Indonesia,  Ki Hadjar Dewantara, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkoesoemo, merancang “De Indische Partij” (the Indonesia Party) pada 25 Desember 1912 sebagai alat menentang penjajahan.

Saat ini, partai Indonesia sepenuhnya menganut fungsi modern sebuah partai sebagaimana dijelaskan Thomas Meyer, yaitu untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum.  Fungsi modern partai itu baru terimplementasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama 1955. Partai-partai perjuangan mengalihkan “hasrat memerdekakan” bangsanya menjadi hasrat merebut kursi lembaga legislatif  melalui Pemilu 1955. Sejak saat itu, berlahan dan pasti, partai-partai berideologi perjuangan ditinggalkan dan dilupakan serta sulit untuk dihidupkan kembali. Partai-partai besar di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya memiliki kesamaan visi dan misi ideologis dengan partai lama, kecuali soal kemiripan nama dan lambang.

Partai tertentu bahkan “menjual” organisasinya dengan melalui “trah kebangsawanan” yang dimiliki individu tertentu. Partai lain menggunakan kekuatan modal sebagai prinsip utama mengelola organisasi. Sementara itu, partai berbeda memanfaatkan agama sebagai daya magis menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Meskipun berada pada era modern, partai-partai di Indonesia masih menjalankan organisasinya dengan cara-cara terbelakang.

Partai-partai tersebut tidak memiliki mekanisme demokrasi internal partai yang kuat dan mampu menghasilkan regenerasi kader agar partai terus berjalan. Ketergantungan kepada sosok, modal, dan agama, telah menyebabkan partai dikelola individu atau kelompok tertentu saja. Dominasi sosok, modal, dan agama, juga kental memengaruhi partai-partai pada era Orde Baru hingga reformasi. Kegagalan partai Indonesia untuk lepas dari sosok, modal, dan agama, disebabkan kegagalan memahami fungsi partai dalam sistem presidensial dan ketidakmampuan berdemokrasi dalam internal partai dengan baik. Partai masih berpandangan bahwa ketua umum partai adalah kader terpenting yang paling tepat untuk dicalonkan sebagai Presiden. Padahal cara pandang itu lebih menyerupai cara pandang partai-partai dalam sistem parlementer. Ketua partai pemenang Pemilu dengan sendirinya akan memimpin pemerintahan. Padahal semestinya partai dalam sistem presidensiil tidak meletakan ketua umum partai sebagai figur utama untuk menjadi presiden. Ketua umum bertugas menjalankan organisasi sebaik-baiknya agar terbuka kesempatan bagi kader terbaik partai untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden atau anggota lembaga legislatif.  

Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan ini yaitu :

1.   Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme demokrasi internal partai di Indonesia.

2. Untuk mengetahi dan menganalisis apakah mekanisme demokrasi internapartai dIndonesia telah mampu mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia.

3. Untuk mengetahi dan menganalisis mekanisme demokrasi internal partai yang dapat mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan inventarisasi ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang  2 (dua) Narasumber dan Tim Peneliti PUSaKO sebanyak 1 (satu) orang. Diharapkan peserta adalah peserta aktif yang menuangkan gagasannya mengenai konsep Pembaharuan Partai Politik di Indonesia dalam sebuah makalah.

Target Kegiatan

Dihasilkannya rumusan dan usulan konstruktif terkait dengan konsep Pembaharuan Partai Politik di Indonesia

 



SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND