Thursday, December 12, 2019

Kegiatan

LIST BOOK

Cover Judul Penulis Harga
 10-Tahun-bersama-SBY-org1 10 Tahun Bersama SBY  Saldi Isra  
 IMG_0009 Obstruction Of Justice
Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemeberantasan Korupsi
  • Shinta Agustina
  • Saldi Isra
  • Zainul daulay
 Rp.45.000,-
(Diluar biaya Pengiriman)
 IMG_0007  Asas Lex Specialis Derogat Legi Genarali Dalam Penegakan Hukum Pidana  Shinta Agustina Rp.100.000-

 

 IMG_0010 Perubahan UUD 1945
Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi
Feri Amsari   Rp. 35.000,-
(Diluar Biaya Pengiriman)
 IMG_0008  Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat   Khairul Fahmi Rp. 50.000,-
(Diluar Biaya Pengiriman)

Untuk Pemesanan Buku dapat dilakukan dengan Cara :

Pemesanan buku dapat dilakukan melalui Via : Telpon, Sms atau e-mail
Untuk pemesanan dapat menghubungi administrasi PUSaKO dengan kontak

0751-775692 (Sekretariat PUSaKO)
085219729239 (Nurul Fajri)

Untuk pemesanan melalui email dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Untuk pemesanan melalui SMS dan email dilakukan dengan cara :

- Sertakan data berikut dalam email/sms pesanan anda :

Buku yang dipesan :
Jumlah :
Nama Lengkap :
Alamat :
Kota :
Kode Pos:
Telepon/Hp :
Alamat Email :
Cara Pembayaran (Transfer/COD) :

- Kami akan memberikan konfirmasi jumlah harga dan rekening transfer

Untuk pembayaran dengan cara transfer, mohon konfirmasikan pembayaran yang telah Anda lakukan melalui sms ke 085219729239 atau e-mail ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan subject: KONFIRMASI PEMBAYARAN. serta mengirimkan bukti pembayaran transfer
Untuk pemesanan secara langsung dapat langsung mengunjungi sekretariat PUSaKO LT II gedung bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk pengirimin baku baru dapat dilakukan setelah pelunasan pembayaran biaya buku
Untuk pengiriman paket buku ke luar kota Padang akan di kenakan biaya pengirimin barang

Add a comment

Workshop Diseminasi Draft Awal Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Gratifikasi

 

 Term of Reference

WORKSHOP

DISEMINASI DRAFT AWAL NASKAH AKADEMIK PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Padang, 3 Juli 2015

 

 

I. Latar Belakang

 

 

Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik telah ada sejak UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diundangkan. UU Tipikor mengaturnya pada Pasal 12B dan 12C, dan kemudian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengatur lebih jauh perihal kewenangan KPK untuk menerima dan memproses laporan gratifikasi.

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  yang    nilai    Rp10.000.000,00    (sepuluh    juta    rupiah)    atau    lebih,

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian             bahwa   gratifikasi   tersebut   suap   dilakukan   oleh penuntut umum

(2)  Pidana   bagi   pegawai   negeri   atau   penyelenggara   negara   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

 

 

Pasal 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

 

Kemudian, defenisi gratifikasi diuraikan pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor yaitu:

 

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

 

Definisi gratifikasi yang sangat luas menimbulkan perbedaan persepsi. Apakah semua hal yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib dilaporkan? Bagaimana jika seorang pegawai negeri menerima sesuatu dari pihak keluarga, dalam keadaan bencana alam, dalam ranah adat istiadat, upacara agama atau pergaulan yang wajar sehari-hari yang tidak terkait sama sekali dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara?

 

 

Jika Pasal 16 UU KPK dan Penjelasannya dibaca secara cermat, maka gratifikasi yang wajib dilaporkan sesungguhnya adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B UU Tipikor, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara Negara. Sehingga kemudian dalam praktek dikenal gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jenis-jenis inilah yang perlu diatur lebih rinci dan jelas pada aturan yang lebih rendah agar mudah dipahami oleh pegawai negeri dan penyelenggara Negara.

 

 

Skema kewajiban melapor penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal

16 UU KPK tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Bagian yang dilingkar garis merah putus-putus merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur  Pada Pasal 12B UU Tipikor.

 

Diagram 1: Kewajiban Melaporkan Penerimaan Gratifikasi

Kelembagaan Direktorat Gratifikasi

 

 Dilihat dari dasar hukum pengaturan tentang gratifikasi di atas dan dihubungkan dengan aspek kelembagaan KPK, yang meletakkan sub-bidang atau Direktorat Gratifikasi pada Bidang Pencegahan, maka ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu: aspek penindakan dan pencegahan korupsi.

Dari aspek penindakan, Pasal 12B UU Tipikor memberikan ancaman yang tinggi terhadap penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima yang tidak melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Ancaman pidana untuk delik gratifikasi ini adalah pidana penjara paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:

 

 1.   Pengendalian lingkungan yang berintegritas di KLOP dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi sebagai sistem deteksi;

2.    Mencegah  adanya  konflik  kepentingan  dalam  pelaksanaan  tugas  pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara negara;

3.   Penanganan laporan gratifikasi oleh KPK;

4.    Perlindungan hukum terhadap pelapor;

 

Pelaksanaan tugas terkait gratifikasi yang sekaligus dijalankan dalam dua dimensi tersebut dinilai masih belum maksimal karena berbagai faktor, antara lain:

1.   Defenisi gratifikasi yang sangat umum, yakni: penerimaan dalam arti luas;

2.   Belum adanya standar dan batasan nilai penerimaan gratifikasi yang dilarang untuk diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara;

3.   Belum terintegrasinya ketentuan tentang gratifikasi dengan aturan pengendalian, disiplin internal institusi Negara, dan termasuk diantaranya ketentuan tentang reward and punishment sebagai salah tools dalam menjalankan reformasi birokrasi;

4.   Kesulitan melaksanakan pelaporan karena faktor geografis, dimana menurut UU KPK, hanya satu lembaga, yaitu KPK yang diberi wewenang untuk  menerima laporan gratifikasi dan kemudian menetapkan status kepemilikan gratifikasi;

5.   Beragamnya aturan turunan yang terdapat pada masing-masing KLOP sehingga rentan melanggar prinsip kepastian hukum;

 

 

KPK telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi untuk menguraikan lebih lanjut beberapa hal yang masih bersifat umum pada UU Tipikor dan UU KPK. Akan tetapi, ruang lingkup keberlakuan Peraturan KPK dinilai belum dapat menjawab hambatan sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, jika dibandingkan pengaturan gratifikasi di beberapa Negara lain ditemukan adanya batasan nilai yang tegas (Lampiran 2) dan bahkan sinkronnya ketentuan tentang gratifikasi dengan konsep hukuman disipilin secara berjenjang, seperti yang terdapat pada Pemerintah Korea Selatan.

Korea Selatan mengatur jenis pelanggaran dan jenis hukuman bagi Pejabat Publik yang menerima hadiah, secara detail dan rinci. Hal tersebut didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) jenis pelanggaran; (2) Sifat perbuatan; dan (3) Nilai Pemberian/Hospitality (Lampiran).

Atas dasar itulah dibutuhkan sebuah peraturan pemerintah yang dapat menjawab

hambatan dalam penerapan pasal gratifikasi sebagaimana disebutkan di atas. Sebelum usulan peraturan pemerintah tersebut diajukan, maka perlu disusun argumentasi dan penjelasan yang sistematis yang mencakup sejumlah aspek, yaitu: aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

Kegiatan  diseminasi  draf  awal  naskah  akademik  PP  tentang  Pengendalian

Gratifikasi di Padang diharapkan akan melibatkan narasumber dengan latar belakang Hukum Tata Negara, Adat dan Budaya. Selain itu, dari peserta yang terdiri dari unsur civitas akademika, CSO, mahasiswa dan masyarakat diharapkan dapat dijaring masukan yang signifikan untuk memperkaya pengaturan gratifikasi melalui peraturan pemerintah yang sedang disusun ini.

Demikian juga dengan keberlakuan norma-norma adat dan budaya yang terlihat

dari sejumlah kegiatan adat tersebut ternyata memiliki persinggungan dengan pengaturan gratifikasi. Sering muncul pertanyaan, sejauh mana seorang pemuka adat atau pemuka agama yang juga menjabat sebagai Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara mengikuti ketentuan tentang gratifikasi?

Selain itu beberapa Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang telah menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi sebagai bagian dari Program Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi.

 

 

II. Dasar Hukum

 

 1.   Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2.   Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3.   Pasal 6 huruf d, Pasal 13 huruf b, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.   Undang-undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan

Perundang-undangan;

5.   Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

6.   Surat Perintah Tugas Nomor: SPT- 593/10-13/03/2015 tanggal 20 Maret 2015

 

 

III.  Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Mensosialisasikan Konsep Awal Pengendalian Gratifikasi yang akan disusun dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi; dan,

2. Menerima masukan dari kalangan Civitas Akademika, Praktisi Hukum, Ahli Adat, LSM, dan Masyarkat atas Draf Awal Naskah Akademik Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi sebagai bentuk pelibatan Masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

 

 

IV.  Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan yang dilakukan adalah Workshop membahas konsep awal naskah akademik rencana penerbitan peraturan pemerintah tentang gratifikasi yang akan melibatkan  narasumber dari latar  belakang  hukum,  sosiologis,  adat dan budaya Padang.

 

 

  V.    Tempat, Waktu, Narasumber Ahli, dan Peserta

Kegiatan Diseminasi Draf Awal Naskah Akademik Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi  akan dilaksanakan pada :

 

Hari, Tanggal           : Jumat, 3 Juli 2015

Waktu                       : 14.30 WIB – Selesai

Tempat                     : Aula Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand,

                                    Jln. Pancasila No. 10, Padang

 

a.   Narasumber

 

1. Prof.  Dr.  Saldi  Isra,  S.H.,   (Pakar  Hukum  Tata  Negara  Fakultas    Hukum Universitas Andalas);

2. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., (Pakar Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis Anotasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Gratifikasi);

 3. Darman Moenir ( Budayawan Minangkabau)

 

 

b.   Peserta

 

Peserta terdiri  dari 65 Undangan yang mencakup:

1.   Civitas Akademika

2.   Lembaga Swadaya Masyarakat

3.   Perwakilan Pemerintah Provinsi

4.   Praktisi Hukum

5.   Masyarakat

 

 

VI.  Penutup

Demikian  Term  of  Reference  ini  disusun  sebagai  panduan  dalam  pelaksanaan kegiatan ini.

 

 

Padang, 25 Juni 2015

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Saldi Isra, S.H.

Direktur

Add a comment

Subcategories

SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND