Saldi Isra Award merupakan Beasiswa Unggulan di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ditujukan kepada mahasiswa/i tahun 2012 dan 2013 yang dalam proses penelitian dan Skripsi. Beasiswa ini sebagai bentuk bantuan dalam memudahkan mahasiswa/i untuk menyelesaikan penelitian dan skripsinya.
Adapun Kriteria Beasiswa ini adalah :
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas BP 2012 dan 2013
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3.00
3. Sudah Menjalani Seminar Proposal
4. Proposal Bertemakan Hukum Tata Negara dan Konstitusi
Untuk pendaftaran di buka sepanjang tahun untuk 6 mahasiswa -pertahunnya.
FOCUS GROUP DISCCUSION MAKING PRESIDENTIAL DEMOCRACY WORKS
HISTORICAL CHALLENGES, INSTITUSIONAL CHOICES, AND LEADERSHIP RESPONSES
Focus group disccusion ini diselenggaran oleh Institute Peace For Democracy yang bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) yang diadakan pada Jumat, 8 Mei 2015 di Gedung sayap kanan Auditorium Univresitas Andalas. FGD ini mengundang para praktisi, institusi, dosen dari berbagai universitas, serta orang-orang yang sangat berpengaruh dalam pengembangan isu sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Tema yang diangkat pada FGD ini yaitu Making Presidential Democrazy Works Historical Challenges, Institusional Choices, And Leadership Responses.
Tujuan dari FGD ini yaitu pertama, logika yang mendasar, sejarah terbentuk, pengaturan dalam konstitusi terhadap Sistem Presidensial di Indonesia. Kedua, untuk menjelaskan keadaaan atau faktor perubahan sistem presidensial di Indonesia, termasuk dinamika dan konteslasi politik, sosial dan perkembangannya dan implikasi dari suatu kebijakan. Ketiga, dialog membahas pemahaman dan dukungan dari berbagai komunitas dalam mempelajari sistem presidensial di Indonesia dan luar Indonesia. Terakhir, membahas mengenai pembelajaran dan pemahaman dari Indonesia dan negara lain yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.
FGD ini dibuka oleh Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA. Sebagai pengantar dari diskusi yang dipaparkan oleh Direktur IPD Dr. I Ketut Putra Erawan. Diskusi di pimpin oleh Ani Sucipto dan dimulai dari presentasi oleh Prof. Dr. Saldi Isra, Dr. Djayadi hanan, Endy bayuni. Dalam diskusi ini dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari kelompok satu yaitu : oleh Prof. Dr. Saldi Isra, Dr. Djayadi hanan, Endy bayuni. Kelompok dua : Mayjen (Purn) heryadi dan Prof. Dr. Ramlan Surbankti. Kelompok tiga : Bambang haryumarti, Ani Sucipto, Ruth Indiah Rahayu. Kelompok empat : Dr. I ketut Putra Erawan, Prof Dr. Hamdi Muluk, Christina Chelsia Chan.
Dalam diskusi ini masing kelompok membahas berbagai topik yaitu kelompok pertama membahas Instutional logics, Historical Foundation and Constitusional Framework. Kelompok kedua membahass : Political Constellation and Dynamics, kelompok 3 membahas : Society, Media and Public Sphere dan kelompok empat menbahas Policy making and Bureaucracy.
Pada pukul 16-30 Diskusi ini kemudian di akhiri dan dilanjutkan pembahasannya pada jamuan makan malam dirumah Prof. Dr. Saldi Isra dan menentukan agenda pertemuan selanjutnya.
Roadshow Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK:
“Langkah Cerdas Cegah Korupsi”
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan programnya Anti Corruption Clearing House (ACCH) melakukan roadshow ke berbagai daerah dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap program ACCH. Padang sebagai salah satu kota tujuan Roadshow ACCH telah berhasil menyelenggarakan kegaitan tersebut pada Kamis, 23 April 2015 di Ruang Sidang Dekanat Fakultash Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO). Tema yang diangkat dalam Roadshow ini adalah “Langkah Cerdas Cegah Korupsi”. Dalam kegiatan ini mengundang seluruh civita Akamedik, Peneliti, LSM, Guru, Perempuan dan mahasiswa. Bentuk kegaitan yang dilakukan berupa mini seminar yang terdiri atas Pemberian Pengetahuan anti korupsi di ACCH, Tema khusus seputar korupsi dan kontribusi masyarakat.
Tujuan yang akan dicapai dalam program ini adalah jangka panjang untuk mempopulerkan ACCH kepada masyarakat agar daapat mengakses ACCH, jangka menengah sebagai bentuik sumber pengetahuan antikorupsi dan kontribusi dari stakeholders, serta jangka pendek untk sarana pembentukan pengetahuan antikorupsi baru.
Pemberian pengetahuan anti korupsi di ACCH yang disampaikan langsung oleh Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Biro Humas KPK. Dalam meterinya menjelaskan Program ACCH (http://acch.kpk.go.id/) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk publik (public knowledge management) dalam upaya membangun semangat, visi, dan budaya antikorupsi. KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sedangkan Tema khusus yang diangkat adalah pemahaman terahadap tindak pidana gratifikasi yang disampaikan oleh koordinator bidang gratifikasi KPK. Tema ini sengaja diangkat untuk menjelaskan pengertian tindak pidana gratifikasi, unsur-unsur dalam gratifikasi serta pengaturannya dalam UU 39 tahun 1999 yang diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab atau disksui sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam pemahamanya mengenai program ACCH dan tindak pidana korupsi terkhususnya pada gratifikasi.
