KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE-4
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita PUSaKO
- Hits: 3118
Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia (Maria Farida, 2008:39). Dalam pandangan Hans Kelsen serta Hans Nawiaski hukum merupakan suatu sistem yang hierarkis. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma yang terkordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum dengan berbagai jenjang (Hans Kelsen, 2011:5) Sebagai negara yang terpengaruh oleh sistem civil law, eksistensi hukum formil tertulis mendapatkan tempat yang utama di Indonesia. Sebab salah satu karakteristik dari sistem civil law adalah hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat serta tersusun secara sistemik dan terkodifikasi.
Seiring berjalannya waktu, dengan pengaruh sistem civil law yang masih bertahan hingga saat ini, Indonesia pun mengalami sebuah permasalah pembengkakan jumlah regulasi yang tak terkendali (obesitas regulasi). Menurut Data Kementerian Hukum dan HAM per Oktober 2016 terdapat kurang lebih 62 (enam puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan tersebar di berbagai instansi. (Detik.Com, 28 Oktober 2016). Dampak obesitas regulasi ini adalah percepataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik menjadi terhambat akibat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak harmonis, tidak sinkron dan saling tumpang tindih.
Terhadap gejala obesitas regulasi ini Presiden Joko Widodo sejak awal memerintah sudah berulang kali menegaskan bahwa semua kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus mulai menghentikan kebiasaan membentuk peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya tidak diperlukan agar dapat mengurangi gejala obesitas regulasi (jumlah peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak), namun kebijakan Presiden tersebut ternyata belum sepenuhnya efektif. Kementerian dan lembaga masih ambisius untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
Add a comment
