Registrasi Diskusi Publik "Politik Kodifikasi terhadap Tindak Pidana Luar Biasa dan Terorganisir"
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita PUSaKO
- Hits: 9994
Registrasi KLIK
Demokrasi asimetris sesungguhnya tidak hanya dipilih sejak reformasi konstitusi, pilihan demokrasi asimetris sudah disadari pendiri bangsa dan diperbincangkan dalam penyusunan UUD 1945 naskah awal. Model demokrasi asimetris yang dipraktikan Indonesia saat ini merupakan perkembangan dari gagasan awal yang diperbincangan ketika pendirian negara ini.
Salah satu yang diterapkan dalam demokrasi asimetris adalah praktik penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sebagai Pemilihan umum yang dianggap paling rumit, Indoesia memiliki berbagai faktor yang menyebabkan gagasan demokrasi asimetris harus diwujudkan, misalnya beragam suku, bangsa, agama, adat, dan memiliki nilai lokal di masing-masing daerah. Itu sebabnya, ketika keberagaman itu dibenturkan dengan asas pemilu yang universal, pelaksanaan pemilu di Indonesia menemui banyak persoalan.
Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu yang dianut di Indonesia ini adalah turunan dari asas penyelenggaraan pemilu demokratis yang dipercayai secara internasional. Namun, dalam konteks Indonesia, dalam penyelenggaraan pemilu dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ternyata tidak sepenuhnya bisa dipenuhi.
Add a comment MINI RESEARCH
KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN
Oleh
Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 segera digelar. Bursa pencalonan kepala daerah sudah muncul ke permukaan, mulai dari kader partai, profesional, incumbent, hingga perwira aktif TNI/Polri berpangkat Jenderal turut menyemarakkan pesta demokrasi daerah tersebut.
Salah satu konsekuensi Pilkada adalah ditunjuknya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Masalah kemudian muncul ketika dua Jenderal Aktif Kepolisian ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Penempatan Jendral Kepolisian itu tentu bukanlah soal standar kapasitas dan kredibilitas, namun lebih kepada bangunan hukum tata negara dan aturan perundang-undangan yang dilabrak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa, “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi”. Norma itu menjadi alasan Kemendagri untuk “memaksakan” penjabat tinggi kepolisian menjadi Penjabat dan/atau Pelaksana Tugas Gubernur.
Padahal ketentuan Permendagri 1/2018 tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU Kepolisian Republik Indonesia, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mencermati pelanggaran konstitusional itu dalam bentuk kajian mini berikut ini.
Add a commentRead more: RILIS MEDIA PUSaKO - KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN
SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND